Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui

Tempat Pelayanan Terpadu.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian

penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi.

Administrasi Perpajakan 43

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

uraian penelitian permohonan SKB, dan memberikan persetujuan

(approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh kemudian menyampaikan uraian

penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian

penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan SKB

dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen

hasil persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;

Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;

Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan

Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, kemudian

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak.

10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

dokumen hasil persetujuan.

11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan

Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditatausahakan di Seksi

Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan

disampaikan ke pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata

Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

12. Proses selesai.

Administrasi Perpajakan 44

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: