Legalisasi produk hukum penyelesaian Permohonan Kompensasi (Pemindahbukuan) PBB/BPHTB

Legalisasi produk hukum penyelesaian Permohonan Kompensasi (Pemindahbukuan) PBB/BPHTB

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB/BPHTB

ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.

Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk

melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat

Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak

sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan kemudian diteruskan

kepada Petugas Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. Petugas Petugas Tempat

Pelayanan Terpadu merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan meneruskan

kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative

untuk melakukan penelitian dan membuat Nothit.

4. Account Representative meneliti permohonan kompensasi PBB/BPHTB serta

membuat dan menandatangani laporan penelitian dan memaraf Nothit (Hasil

Penghitungan), kemudian menyampaikan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani uraian

penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan Uraian

Penelitian dan Nothit kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala

Seksi tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account Representative

memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.

6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian

Penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan

kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Dalam hal Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account

Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.

7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana Seksi

Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam Nothit (Hasil Penghitungan).

8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam Nothit (Hasil

Penghitungan) dan meneruskan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada Kepala Seksi

Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak

konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB.

10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang

PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan

Kompensasi Hutang PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep

produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk

hukum tersebut.

12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat

Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB tersebut. Dalam hal Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang

PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk hukum

tersebut.

13. Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB ditatausahakan di Seksi

Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen) dan disampaikan kepada

Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP).

14. Proses selesai.

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: