Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Atas Penyerahan BKP Tertentu WP Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Atas Penyerahan BKP Tertentu WP Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat

Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan

Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya ke Kantor Pelayanan Pajak

melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

Administrasi Perpajakan 48

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN

dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta

Pejabat/Tenaga Ahlinya kemudian menyampaikan uraian penelitian

permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

atas penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN

dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta

Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian menyampaikan uraian penelitian

permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas

penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN dan/atau

PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta

Pejabat/Tenaga Ahlinya.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;

Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;

Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

Administrasi Perpajakan 49

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan

Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat Penolakan

Permohonan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara

Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan kemudian menyapaikannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

10.Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil

persetujuan.

11.Surat Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara

Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat

Penolakan Permohonan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan

Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya

ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan

Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait

melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP.

12.Proses selesai.

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: