Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Pembelian Kendaraan Angkutan

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Pembelian Kendaraan Angkutan

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ke Kantor

Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

Administrasi Perpajakan 50                                                       

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas

Impor/Penyerahan Kendaraan Angkutan, kemudian menyampaikan

uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas

Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian menyampaikan

uraian penelitian permohonan tesebut kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas

Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan

kendaraan angkutan diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan angkutan;

Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan

angkutan terdaftar;

Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;

Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.

Administrasi Perpajakan 51

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan

angkutan atau konsep Surat Penolakan Permohonan Pembebasan

PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

10.Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

dokumen hasil persetujuan.

11.Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan

Kendaraan angkutan atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan

PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ditatausahakan di

Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)

dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum

(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

12.Proses selesai.

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: