Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui

Tempat Pelayanan Terpadu.                                                        

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

Administrasi Perpajakan 52

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian

penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan

kendaraan bermotor diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan bermotor;

Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan

bermotor terdaftar;

Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;

Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan

Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan PPnBM atas

Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor, kemudian menyampaikannya

kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

10.Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

dokumen hasil persetujuan.

Administrasi Perpajakan 53

11.Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan

Kendaraan Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan

PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor ditatausahakan di

Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)

dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum

(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

12.Proses Selesai.

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: