Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh 22

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan  PPh 22

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui

Tempat Pelayanan Terpadu.

Administrasi Perpajakan 34

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian

permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian

permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. SKB PPh Ps 22 Impor terdiri dari rangkap 6 :

Lembar 1 : DJBC / Bank Devisa

Lembar 2 : Importir / Wajib Pajak

Lembar 3 : DJBC / Bank Devisa (kembali ke KPP)

Lembar 4 : Direktorat PKP (dahulu Dit. PPh)

Lembar 5 : KPP Domisili Importir

Lembar 6 : Arsip KPP

Administrasi Perpajakan 35

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat

Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Impor, kemudian menyampaikannya kepada

Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

dokumen hasil persetujuan.

11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau

Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor ditatausahakan di Seksi Pelayanan

(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan

kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara

Penyampaian Dokumen di KPP).

12. Dan proses pun selesai.

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: