Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 

 Beginilah caranya monggo disimak

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui

Tempat Pelayanan Terpadu.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

Administrasi Perpajakan 31

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian

penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPh.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;

Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;

Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Surat Penolakan

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan, kemudian menyampaikannya

kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak.

10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

dokumen hasil persetujuan.

Administrasi Perpajakan 32

11. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Surat

Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan

Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait

melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP).

12. Dan proses pun Selesai :)

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

/http://ahmadfauzzi.blogspot.com/

Posted in: