Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui

Tempat Pelayanan Terpadu.

Administrasi Perpajakan 46

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan

ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas

Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat

permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account

Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian

Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian

permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani

uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)

atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian

penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian

penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPN.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan

menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil

persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga),

yaitu:

Lembar ke‐1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Lembar ke‐2 : untuk Pemohon SKB PPN;

Lembar ke‐3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB

PPN.

Administrasi Perpajakan 47

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena

Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan

Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil

persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

10.Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil

persetujuan.

11.Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang

Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak

Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu

ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan

Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait

melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di

KPP).

12.Proses selesai

Sumber : Modul Administrasi Perpajakan Bab 2 bagian 2 PDF

 

http://ahmadfauzzi.blogspot.com/ 

Posted in: